Indonesia yang kini sedang dilanda krisis moral membutuhkan sosok pemimpin yang benar-benar menjadi panutan dan teladan bagi semua. Pemimpin yang mampu menggiring masyarakatnya untuk bersama-sama membenahi segala hal yang sudah keluar batas nilai-nilai yang harusnya dipegang teguh dalam kehidupan (yaitu Pancasila) demi suatu kesejahteraan. Namun, sayang. “mereka” yang mengelu-elukan bahwa memiliki rasa nasionalisme tinggi dan rasa peduli dengan masyarakat, tidak mengerti dan tidak memahami sama sekali nilai-nilai Pancasila. Dan Kalaupun paham, mereka tidak mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari yang seharusnya mampu diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat selama “mereka” menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Tidak menyalahkan “mereka” atau siapapun. Namun, tetap saja masyarakat haus dan tidak tahu harus bergantung kepada siapa lagi jika bukan kepada sang pemimpin. Sepantasnyalah pemimpin dan segenap pembantunya memberikan titik terang dan jalan keluar dari setiap permasalahan yang melanda semua.

Jika bertanya kriteria seperti apakah pemimpin yang masyarakat harapkan. Jawaban dari masyarakat pun pasti beragam. Tapi seberagam apapun jawaban masyarakat, tetaplah sederhana. (Dan saya pun menyimpulkan) bahwa masyarakat hanya butuh pemimpin yang punya hati, mampu berpikir rasional dan tegas. Hanya tiga poin itu saja, tetapi tiga poin tersebut telah mencakup kekompleksitasan sosok pemimpin yang ideal. Pemimpin yang memiliki hati pasti mampu merasakan apapun keinginan, harapan, ketakutan dan hal lainnya yang menyangkut kesejahteraan hajat hidup bersama. Apalagi kesejahteraan hajat hidup “wong cilik” yang notabene-nya jauh dari kata layak. Kemudian, berpengalaman tidaklah menjadi satu poin penting dalam kriteria pemimpin ideal. Pengalaman hanyalah poin tambahan, karena kini diutamakan orang yang mampu berpikir rasional. Dengan berpikir rasional, orang mampu bersikap adil dan mampu menghasilkan suatu keputusan yang dipertimbangkan dari segala aspek tanpa perlu berat sebelah. Semua sesuai proporsinya. Yang terakhir pun tegas. Ketegasan mampu menghasilkan suatu kekuatan “menekan” tanpa perlu takut “ditekan” yang memungkinkan sang pemimpin berlaku kotor.

Banyak pilihan pemimpin di negeri kita. Akhir-akhir ini pun, menjelang digelarnya pesta demokrasi, beberapa nama mencuat ke permukaan dan masyarakat pun dibuat pusing karenanya. Mulai dari Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, Megawati, Wiranto, Sutiyoso, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Rizal Ramli, Prabowo dan lainnya yang meng-klaim bahwa merekalah yang sangat pantas menjadi pemimpin selanjutnya. Masyarakat tidaklah pusing karena nama-nama mereka namun pusing harus memilih yang mana, yang ideal untuk menjadi panutan (lagi). Karena masalahnya masyarakat tidak mengenal mereka begitu dalam dan hanya tahu begitu-begitu saja yang tampak dari luarnya. Padahal nama-nama tersebut adalah wajah lama yang pernah merasakan jadi pemimpin dari berbagai tingkatan. Walaupun evaluasi dari masa kepemimpinan mereka, masih jauh dari apa yang masyarakat idam-idamkan. Jadi apakah masyarakat harus menerima mereka kembali dengan segala kekurangan mereka (karena dari beberapa nama di atas, ada yang masih tersandung kasus yang melibatkan dengan pertanggungjawaban mereka kepada masyarakat), tanpa diberikan suatu pilihan baru yang mampu menyegarkan dan mengisi kehausan masyarakat atas pemimpin yang ideal?

Setelah dihadapkan dengan kejenuhan dari stok pemimpin yang ada, masyarakat pun hanya bisa mengelus dada (kembali) dan memprediksikan dan juga menggantungkan harapannya dengan memilih sekena hatinya saja. Yah..seperti loterelah. Merasa “feeling”nya bagus dan cocok, itulah yang mereka pilih. Memang masyarakat kini pintar dan kritis dan mampu mendapatkan informasi tentang nama-nama tersebut dari segala media. Namun tetap saja, yang terlihat oleh masyarakat hanya tampak luarnya saja-kulitnya-bukan isinya. Transparansi tetaplah sulit ditemukan dan akhirnya balik lagi ke sistem lotere tadi, pilih sesuai “feeling”. Dan jika boleh memprediksikan, nama SBY masih tetap populer menjadi kandidat pemimpin selanjutnya. Masyarakat yang jenuh berganti pemimpin, karena berpikir itu berarti harus berganti pula kebijakan dan hal itu hanya menambah rumit persoalan. Lebih baik melanjutkan apa yang sudah ada dan memperbaiki lagi kekurangannya. Toh..masyarakat juga sudah pada tahu “mereka” seperti apa saat masih merasakan kursi pemimpin karena masyarakat sendiri yang mengalami dan merasakannya.

“Feeling” dan harapan masyarakat untuk memiliki pemimpin ideal masih besar. Maka sepantasnyalah, masyarakat yang berharap untuk perubahan dan peningkatan kesejahteraan, memanfaatkan momen tersebut untuk memilih dan memilah, sosok mana yang akan menjadi pelayan masyarakat selanjutnya. Hak pilih sangat-sangat penting (ada pengulangan karena memang menjadi hal yang berharga) digunakan karena menyangkut hajat hidup masyarakat ke depannya. Hidup kita yang menentukan pun kita! Bukan pihak-pihak yang telah teracuni pikiran licik demi suatu kekuasaan semata.

Penulis adalah mahasiswa Universitas Pasundan Bandung

sumber : http://blog.beswandjarum.com/nyimasayu/